Select Page

Atas Pertimbangan meningkatkan efektivitas pemeriksaan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post
border) pemerintah mengeluarkan aturan guna mengatur mekanisme pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Sebagaimana kita ketahui Terhadap Barang tertentu diberlakukan tata niaga Impor, atas dilaksanakannya tata niaga impor tersebut, importir memiliki kewajiban yang harus dipenuhi baik secara volume barang maupun adminsitratif

Pemenuhan kewajiban ini diatiur dalam Permendag No 51 Th 2020 Tentang PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), secara administratif atau dokumen kepabeanan importir diminta untuk mencantumkan dengan benar data persyaratan Impor semisal berupa PI dan LS dalam PIB. untuk teknis pencantuman dalam dokumen pabean, berikut cara isian yang dimaksud dalam Permendag No 51 Th 2020

Jika Melihat salah satu sanksi yang akan diterapkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 point 6, tentunya akan sangat meberatkan bagi importir karena atas kesalahan tersebut akan ada pencabutan izin usaha oleh lebaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Dirjen perdagangan, oleh karena itu ada baiknya kita berhati hati dan waspada atas penerepan regulasi tersebut