OMNIBUS LAW

Omnibus Law

Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian— kerap disebut omnibus law Perpajakan, resmi masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelum kita bahas lebih dalam mari kita kenali dulu definisi Omnibus law, Dikutip dari indonesiabaik.id Omnibus Law adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan (UU) yang mengatur muatan lebih dari satu Pengaturan untuk mengatasi tumpang tindihnya regulasi dan memangkas kendala birokrasi disektor Investasi.
Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM
Kembali pada bahasan RUU Perpajakan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan setidaknya ada 23 pasal yang diharapkan mendukung adanya investasi dan penguatan perjakan yakni :

  • Pasal 1, berisi gambaran umum dan latar belakang RUU Omnibus Law Perpajakan.
  • Pasal 2, mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk lima hal, yakni meningkatkan pendanaan investasi, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, mendorong sektor prioritas skala nasional, dan meningkatkan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka penguatan perekonomian.
  • Pasal 3, tentang penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan?dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
  • Pasal 4, terkait perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri.
  • Pasal 5, soal pengaturan tarif PPh atas bunga.
  • Pasal 6 mengenai pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi
  • Pasal 7 membahas pengaturan pengkreditan pajak masukan
  • Pasal 8 soal pengaturan mengenai sanksi administratif
  • Pasal 9 terkait sanksi administratif berupa bunga
  • Pasal 10 tentang pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda
  • Pasal 11 tentang pengaturan pengenaan bunga
  • Pasal 12 yakni pengaturan mengenai imbalan bunga
  • Pasal 13 meliputi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan
  • Pasal 14 soal perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
  • Pasal 15 tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.
  • Pasal 16 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri
  • Pasal 17 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE ?luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.
  • Pasal 18 tentang pengaturan mengenai pajak daerah
  • Pasal 19 mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan sejak undang-undang ini mulai berlaku.
  • Pasal 20 mengatur peraturan pelaksana pada saat undang-undang ini mulai berlaku.
  • Pasal 21 mengatur pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas PPh yang ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
  • Pasal 22 menjabarkan perubahan atas aturan lama
  • Pasal 23 menetapkan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Berdasarkan naskah akademik yang disampaiakn diketahui terdapat sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan. Jumlah UU tersebut terus mengalami peningkatan sejak diumumkannya beleid RUU sapu jagad, RUU Omnibus law Perpajakan ini  awalnya hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019. Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu. Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

  1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
  2. UU Pajak Penghasilan (PPh)
  3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  4. UU Kepabeanan
  5. UU Cukai
  6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
  7. UU Penanaman Modal
  8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
  9. UU Pemerintah Daerah

RUU omnibus law perpajakan sendiri memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga dan Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

intrafa.com

Read Previous

PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SURAT PENETAPAN

Read Next

IZIN KEGIATAN INDUSTRI DIMASA COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *