IZIN KEGIATAN INDUSTRI DIMASA COVID-19

izin kegiatan industri selama covid 19

Dalam rangka menjamin kegiatan Industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran baru surat edaran tersebut merupakan Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 ( Covid-19 ).

Surat Edaran Ini Sekaligus menjawab keragu raguan para pelaku Industri atas pelaksanaan Peraturan yang telah terbit sebelumnya, sebagaimana kita ketahui setelah terbitnya Surat Edaran No 4 Th 2020 Tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam masa darurat Kesehatan Masyarakat, dalam Web SIINAS masih belum menyediakan menu yang mengakomodir kebutuhan tersebut, hal ini tentunya menimbulkan keragu raguan atas implementasi proses perizinan tersebut.

Surat Edaran ini secara garis besar mengatur beberapa hal yang dipandang perlu dijalankan oleh para pelaku Industri dalam masa karantina corona, adapun hal hal pokok tersebut antara lain sbb :

  1. Dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, baik untuk kegiatan operasional pabrik, administrasi perkantoran, maupun mobilitas kegiatan industri terkait bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan/atau pekerja;
  2. Kegiatan Operasional Pabrik dan administrasi perkantoran dilakukan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 th 2020 tentang pelaksanaan Operasional Pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Desease 2019
  3. Untuk dapat memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan kawasan industri Mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal SIINAS https://siinas.kemenperin.go.id/ dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini

Guna menghindari penyalahgunaan dan hal hal yang tidak diinginkan, dalam peraturan ini juga ditekankan bahwa Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam implementasi peraturan ini, untuk selengkapnya mengenai isi Surat Edaran No 7 Th 2020 anda bisa download dalam menu update sosialisasi web ini

intrafa.com

Read Previous

OMNIBUS LAW

Read Next

BEBAN DAN NILAI PEMBUKTIAN DI P. PAJAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *