BPKN TIKI

BKPN TIKI

JAKARTA – Terkait dengan Kasus kejahatan koorporasi yang bergulir pada peradilan khusus Badan perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia di Jakarta terus menjadi sorotan publik, PT Citra Van Titipan Kilat atau TIKI adalah pihak Terlapor sejumlah oknum konsumen yang merasa korban dari kasus ini, Kamis (24/9/2020).

Kini Kasus kejahatan koorporasi kembali menuai sorotan termasuk Ketua BPKN RI Dr. Rizal E. Halim, Ia justru mengatakan bahwa kami akan memproses kasus TIKI dengan mengacu pada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kami tidak tebang pilih perusahaan kecil atau perusahaan besar, Konsumen masyarakat biasa atau Konsumen Tokoh publik, bagi kami di BPKN semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum karena inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara sehingga setiap warga negara harus diperlakukan adil. Tukas Rizal E. Halim

Ia menambhakan dalam menjurus aturan yang berlaku “Jika benar terbukti laporan konsumen maka aturan akan kami tegakkan maka sanksi administrative dan sanksi pidana tertuang jelas dipasal 60,61,62,63 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, maka bisa mensanksi pencabutan Izin usaha TIKI. Kata Ketua BPKN RI.

Kasus kejahatan koorporasi yang melibatkan perusahaan besar di Indonesia mendapat perhatian berbagai kalangan, Indra Husen Ketua Lembaga Perbantuan Hukum Konsumen Indonesia mengatakan bahwa kita mengapresiasi Zulfahmi, mahasiswa Asal Makassar yang memperlihatkan sikap cerdas konsumen berani melaporkan kasus yang dianggap biasa-biasa kita alami namun ini perbuatan pelanggaran besar dimata hukum, dari berbagai keterangan banyak konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya, namun karena kurang pemahaman konsumen dan apatis maka kejadian ini dianggap lumrah. Sikap Zulfahmi yang juga Konsumen TIKI.

Jika menelaah kasus ini maka dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha PT Citra Van Titipan Kilat atau TIKI mengarah beberapa pasal yaitu pasal 7, 8, 16, 17, 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen maka jika pasal ini diyakini majlis hakim maka tuntutan sanksi 2,2 Milyar akan terkabulkan karena sanksinya sesuai yang termaktub dalam Perundang-undangan dan sangsi ini akan memberi efek jera terhadap pelaku usaha. Pungkas Indra Husen, Selaku Ketua Lembaga Perbantuan Hukum Konsumen Indonesia (DI/A)

Sumber : https://detikindonesia.co.id/2020/09/25/kasus-kejahatan-korporasi-menjadi-sorotan-ketua-bpkn-ri-jika-terbukti-bisa-sanksi-pencabutan-izin-usaha-tiki/

intrafa.com

Read Previous

Banding Atas Putusan Penetapan Keberatan Bea Cukai

Read Next

Fenomena Shortage Container

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *