Select Page

Beban dan Nilai Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak


Dalam sidang pengadilan pajak ada sebagian dari kita tentunya memiliki pertanyaan, Siapa yang dibebani pembuktian dan bagaimana menilai pembuktian dalam pengadilan pajak ?, untuk memahami lebih detail mari kita bahas satu persatu
“Siapa yang dibebani pembuktian ?”
Masalah yang sangat penting dalam pembuktian adalah masalah beban pembuktian
Menurut Prof. Subekti, S.H.
“Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah “
Karena pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat dalam jurang kekalahan

Dalam hukum acara perdata beban pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR :
“ Barang siapa mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut “

Sebagai pembanding dalam hukum acara pengadilan pajak
Beban pembuktian hukum dalam hukum acara pengadilan pajak terdapat pada
Pasal 76 UU No. 14 Tahun 2012 yang menyatakan
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembukitan diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1)
Dengan demikian sesuai asas pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dimana hakim harus aktif dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan sehingga dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara maka hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang harus dibebankan pembuktian

Begitu juga dalam sengketa banding dalam pengadilan pajak hakim dapat menentukan siapa yang dibebani pembuktian atau siapa yang harus membuktikan, apakah pemohon banding, terbanding atau kedua duanya artinya kedua belah pihak harus siap membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh masing masing pihak

Mengenai nilai pembuktian yang dimaksud disini adalah nilai pembuktian mengenai apa yang paling dapat memberikan keyakinan pada hakim dalam pasal 76 jelas dinyatakan bahwa “Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan” maksudnya adalah bahwa hakim dapat memberikan penilaian terhadap hasil pembuktianyang disampaikan sehingga dapat disimpulkan nilai atau kekuatan pembuktian dari 5 alat bukti dalam pasal 69 ayat (1) tidaklah hirarkies semuanya diserahkan sepenuhnya pada hakim, namun ada beberapa hal yang membuat salah satu bukti memiliki nilai dibanding dengan alat bukti yang lain, apakah itu ? ikuti posting kami lebih lanjut