ARBITER DALAM PERADILAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam UU No 30 Th 1999​​ Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 dinyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya arbitrase memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengadilan. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang yang akan memeriksa dan memutus perkara. Dalam arbitrase, pihak yang memeriksa dan memutus perkara ini disebut sebagai ARBITER

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN ARBITRASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan Arbitrase dibandingkan​​ menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah :

• Sidang tertutup untuk umum ;

• Prosesnya cepat (maksimal enam bulan) ;

• Putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi ;

• Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi ;

• Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada ‘biaya-biaya lain’ ;

• Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase
  dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) Merupakan lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase,​​ mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga​​ banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta-merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential), di mana proses persidangan dan​​ putusan arbitrase tidak dipublikasikan

HAKIM / ARBITER DALAM ARBITRASE

Menurut Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No 30 Th 1999 menyatakan bahwa :

• Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

• Cakap melakukan tindakan hukum;

• Berumur​​ paling rendah 35 tahun;

• Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;

• Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

• e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

• Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Oleh karena itu, apabila para pihak ingin menunjuk seseorang sebagai arbiter perlu diperhatikan bahwa seseorang yang ditunjuk tersebut telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter

Terkait dengan sengketa Internasional yang lazim terjadi karena proses perjanjian perdagangan ataupun jasa dapat diselesaikan dengan mekanisme persidangan Arbitrase dan tentunya ada tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan eksekusi atas putusan tersebut oleh karena itu diperlukan kecermatan dan kematangan dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa melalui Arbitrse karena tidak semua putusan Arbitrase Internasional yang diputus bisa diEksekusi Di Indonesia jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Dalam Pasal 73 UU Arbitrase menyatakan Tugas arbiter berakhir karena :

• Putusan mengenai​​ sengketa telah diambil;

• Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah
  diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau

• Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arbiter memiliki peran untuk menjalankan prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana secara spesifik diatur dalam UU No 30 th 1999 Pasal 27 – Pasal 48